1
Ali Nurfatoni, Sekretaris Forum Diskusi Dapil se-Banyuwangi. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id – kyat paling besar akan memutuskan calon pemimpin masa depan. Sistem demokrasi jelas ada di tangan rakyat. Rakyat bebas untuk memilah dan memilih kandidat calon pemimpin dalam sistem demokrasi, salah satunya bupati dan wakil bupati.Namun, rakyat wajib tahu sebelum menjatuhkan pilihan kepada kandidat bupati. Sebab, banyak aturan main yang harus dilewati seorang calon.
Mekanisme demokrasi di Indonesia, memilih pasangan calon (Paslon) bupati-wakil menggunakan jalur partai politik (parpol) dan perseorangan. Mayoritas paslon yang tampil cenderung lebih memilih skema jalur parpol.
Syarat dan ketentuan pun harus lengkap. Minimal pasangan calon harus mendapatkan dukunngan minimal 20 persen perolehan kursi parpol di DPRD dan atau 25 persen perolehan suara sah parpol.
Total 50 kursi DPRD Banyuwangi yang diisi lintas parpol. Maka, minimal parpol bisa mengusung paslon adalah 10 kursi.
Oleh karena itu, sederet nama-nama yang memiliki hasrat maju sebagai calon bupati saat ini belum tentu bisa tampil di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini. Pasalnya, masing masing dari mereka harus bisa meyakinkan parpol untuk mengusungnya.
Tahapan ini yang dinilai cukup berat. Mengingat, keputusan semua parpol bukan kewenangan parpol di daerah, melainkan di pusat, yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang setiap parpol seluruhnya berada di Pusat Jakarta.
Kini nama-nama yang beredar hanya sebagai bakal calon bupati dan atau wakil bupati. Bahkan, Ipuk Fiestiandani yang notabene sebagai bupati incumbent juga belum tentu bisa maju sebagai calon bupati untuk melanjutkan periode keduanya.
Hal itu bisa terjadi seandainya, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tidak mendapatkan rekomendasi parpol dan atau koalisi parpol.
Sebab, masalah ini telah menimpa bupati Banyuwangi periode 2005-2010, yaitu Ratna Ani Lestari. Dia gagal kembali maju sebagai calon bupati lantaran tidak mendapatkan rekomendasi dari parpol sebagai syarat maju sebagai calon bupati.
Maka wajar, kini banyak tokoh-tokoh yang berjibaku mendaftar dan mengisi formulir melalui jalur parpol. Di antaranya; PDI-P, PKB dan Nasdem yang lebih dulu membuka pendaftaran.
Tak ayal, antusiasme sosok figur yang
mendaftar pun cukup melimpah. Mereka yang mendaftar dari berbagai latar
belakang, di antaranya politisi, pengusaha, birokrat, dan akademisi hingga
kiai.
Karena sifatnya terbuka untuk umum, artinya bukan terbatas bagi kader partai, maka penjajakan pun dimulai. Deretan nama yang mencuat ke permukaan di antaranya, Sumail Abdullah; KH. Ahmad Munib Syafaat, Ali Ruchi.
Ada juga nama Ratna Ani Lestari, KH. Ali Makki Zaini, Ali Mustofa, Michael Edy Hariyanto, H. Sugirah, dan Ipuk Fiestiandani, serta nama tokoh yang lainnya. Mereka ini masih sebagai bakal calon bupati dan atau wakil bupati.
Semua nama ini harus meyakinkan parpol untuk merekrutnya. Tentu, proporsi ini harus menyesuaikan syarat ketentuan minimal 10 kursi / 20 persen perolehan kursi DPRD.
Sebab, satu-satunya parpol yang bisa mengusung tiket paslon calon bupati-wakil bupati hanya PDI-P yang meraih 11 kursi DPRD pileg tahun ini. Sementara. Parpol lain wajib berkoalisi untuk bisa mengusung paslon.
Partai Gerindra pun bisa gagal meraih tiket karena partai besutan Prabowo Subianto ini hanya mengantongi 6 kursi. Andai saja bisa mengajak PPP pun, gabungan parpol ini belum cukup, karena PPP hanya memperoleh 3 kursi.
Partai selevel PKB pun juga tidak serta merta bisa mengusung paslon. Pasalnya, PKB yang didirikan Gus Dur, presiden keempat ini, hanya bermodal 9 kursi. Maka, PKB wajib koalisi. Demokrat, Nasdem dan Golkar juga sama, kali ini perolehan kursi mereka sama yaitu 7 kursi.
Pola ini memang harus diketahui oleh seluruh rakyat dalam sistem demokrasi. Pasalnya, saat ini rakyat di sekitar kita cukup mengetahui bakal ada pemilihan calon bupati.
Nama-nama yang muncul di berbagai media
sosial, pemberitaan hingga flyer dan banner sebagai calon yang dipasang di
berbagai titik strategis.
Dari deretan tokoh yang berniat maju itu, tentu berharap jagoannya benar-benar maju di Pilkada. Tapi tunggu dulu, jangan bereuforia. Biarkan mereka menggunakan caranya masing-masing berproses dan berikhtiar sesuai tahapan. Setiap tokoh memiliki rekam jejak berbeda.
Seperti rekam jejak bupati saat ini, sebelum menjadi seorang bupati, perempuan kelahiran Magelang dan besar di Jakarta ini malah nyaris tanpa jejak di dunia politik. Dia hanya berbekal mendampingi suaminya yang notabene bupati dua periode.
Prestasinya dalam urusan politik nyaris tidak ada, tapi berkat mentor suaminya, keberuntungan berpihak kepadanya yang terpilih sebagai bupati periode 2021-2024.
Usai terpilih menjadi bupati, mau tidak mau, suka tidak suka, dipaksa atau tidak dipaksa, dia dituntut masuk ke arena politik. Sebab, menjadi bupati adalah selain jabatan publik juga merangkap jabatan politik.
Hal ini berbeda dengan status kepala desa, meski sama-sama dipilih rakyat, kepala desa cuma mengemban amanah jabatan publik bukan jabatan politik sehingga dilarang berpolitik karena tidak diusung oleh partai politik.
Rekam jejak yang baik tentu akan menjadi catatan khusus bagi rakyat dalam menentukan pilihan pada Pilkada tahun ini. Mengingat, Banyuwangi cakupannya sangat luas perlu seorang bupati dan wakil bupati yang responsif dengan segala problemnya.
Faktor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perdagangan, kemiskinan, pengangguran, hingga masalah kesejahteraan rakyat harus menjadi atensi khusus.
Ada kelompok petani, buruh, karyawan, nelayan, guru, pelaku usaha, wiraswasta, kaum santri, kelompok olahraga seperti sepakbola, dan masih banyak yang lainnya.
Dengan demikian, sangat dibutuhkan bupati dan wakil bupati yang memiliki kapasitas dan mental yang kuat. Sumber daya alam yang ada di Banyuwangi dirasa cukup sebagai modal untuk menjamin dan mensejahterakan seluruh rakyat Banyuwangi.
Kemiskinan dan pengangguran bisa digenjot sehingga angka kriminalitas bisa ditekan. Semua sektor usaha bergairah tumbuh subur rakyat pun akan makmur.
Rakyat berharap memiliki pemimpin yang melayani sekaligus melindungi. Misalnya, menjadi inisiator sekaligus agen rekonsiliasi kelompok ormas jika sedang berseteru.
Selain itu juga bisa menerima kritikan yang membangun dan bisa secara terbuka menerima masukan untuk evaluasi bersama. Kepentingan satu kelompok harus dipinggirkan, kepentingan semua kelompok wajib diutamakan.
Ingat, banyaknya uang tidak menjamin terpilihnya calon bupati. Rakyat akan lebih simpati kepada figur calon bupati-wakil bupati yang paham problem masa kini. Seperti euforia seluruh rakyat atas capaian timnas Indonesia.
Untuk di Banyuwangi, yakin Persewangi, tim sepakbola kebanggaan rakyat Banyuwangi akan berprestasi jika ada perhatian lebih dari seorang bupati, seperti saat dipimpin Bupati Samsul Hadi.
(Penulis: Ali Nurfatoni, Sekretaris Forum Diskusi Dapil se-Banyuwangi)ris Forum Diskusi Dapil se-Banyuwangi)
