(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Berbagai program penanganan kemiskinan terus digeber Pemkab Banyuwangi. Salah satunya adalah lewat Bedah Rumah, dengan merenovasi rumah warga pra sejahtera.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan pemkab terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong banyak pihak. Mulai dari pemkab, pemerintahan desa, swasta, hingga dukungan dari pemerintah pusat.
"Terima kasih kepada seluruh
pihak yang terus bersinergi bersama-sama, bergotong royong membantu warga
Banyuwangi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi,"
kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Bupati Ipuk menambahkan bantuan
stimulus perbaikan rumah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini tidak sekadar menyediakan
rumah layak huni. Namun juga memperhatikan sirkulasi udara dan air bersihnya.
Jadi rumah tinggal masyarakat tidak hanya nyaman namun juga lebih sehat tinggal
di rumah barunya," kata Ipuk.
Ipuk menyempatkan diri mengunjungi
salah satu rumah warga penerima program bedah rumah, Boimin yang tinggal di
Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran. Boimin mendapatkan program bedah rumah
yang didanai oleh pemerintah desa setempat.
“Kami mewajibkan Kepala Desa, baik
lewat Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengalokasikan anggaran
bedah rumah,” kata Ipuk saat mengunjungi rumah Boimin di sela-sela kegiatan
Ngantor di Desa (Bunga Desa), kemarin Selasa (25/6/2024).
“Jadi setiap tahun mereka
berkewajiban untuk melakukan renovasi bedah rumah warga miskinnya,” imbuh Ipuk.
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Ahmad Faishol menyampaikan bahwa pada
tahun 2023 pemerintahan desa telah melakukan bedah rumah sebanyak 390 rumah.
“Dananya bersumber dari DD dan ADD.
Tahun 2024 ini juga dialokasikan bedah rumah dari pemerintah desa, selain dari
pemkab juga dan sinergis berbagai pihak,” kata Faishol.
Ditambahkan dia, lebih dari 1.300 rumah tidak layak huni warga Banyuwangi direnovasi pada tahun 2023 dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa hingga berbagai pihak lainnya. (humas/kab/bwi)