1
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah. (Foto: Fattahur/Dok)
KabarBanyuwangi.co.id – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah mendesak pemerintah daerah menerapkan sanksi tegas terhadap praktik alih fungsi lahan yang dinilai menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di beberapa wilayah.
Ni'mah menyebut kerusakan hutan dan alih fungsi lahan di wilayah hulu menjadi pemicu terjadinya banjir. Tanaman keras yang memiliki fungsi ekologis penting kini banyak digantikan oleh tanaman semusim.
"Kami sudah sering kali mengingatkan eksekutif agar
menindak tegas oknum yang merusak hutan dan mengalihfungsikan kawasan
konservasi menjadi lahan produktif, terutama di daerah tangkapan air,"
kata Ni'mah kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Politisi perempuan asal Kecamatan Giri itu menyoroti alih
fungsi lahan perkebunan dari tanaman keras menjadi hortikultura, seperti yang
terjadi di kawasan Perkebunan Ijen, Kalibendo, dan sejumlah wilayah lainnya.
"Jika terus dibiarkan kondisi tersebut bisa menjadi
ancaman bencana banjir karena musim hujan masih berlangsung," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Ni'mah, pendirian bangunan secara
masif turut memperparah kondisi. Banyak kafe-kafe, restoran, hingga homestay
yang berdiri di bantaran sungai dan lereng perbukitan, seperti di wilayah
Kecamatan Licin dan Glagah.
Ni'mah meminta Pemkab merancang skema jangka panjang
penanganan bencana. Ia juga mendorong dinas terkait untuk segera melakukan
normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta penataan sistem pembuangan air.
"Sungai yang melintas di perkotaan menyempit di
hilir akibat sedimentasi dari erosi di bagian hulu dan alih fungsi lahan
menjadi pemukiman, sehingga perlu dilakukan pengerukan sedimen agar aliran
sungai menjadi lancar," ucapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengharapkan
pemerintah daerah segera merekonstruksi sistem drainase dan membuat sumur
resapan untuk meminimalisir risiko banjir.
"Jika kapasitas drainase tidak diperbesar, air hujan
dengan intensitas tinggi akan meluber ke jalan dan pemukiman warga. Itu sudah
sering terjadi di kawasan kota. Upaya bersama antara banyak pihak sangat
diperlukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana," imbuhnya.
Ni'mah berharap pemerintah daerah tidak lagi bersikap
lunak. Larangan alih fungsi lahan maupun tanaman harus ditegakkan. Fungsi hutan
konservatif dan produksi dikembalikan seperti semula. Drainase di sepanjang
jalan raya harus dibersihkan.
"Semua ini bukan hanya sekedar urusan teknis tapi
soal keselamatan warga. Pemda jangan hanya bergerak ketika timbul korban baik
materi maupun jiwa, namun harus ada langkah awal pencegahan," tegasnya.
(fat)
