1
Keterangan Gambar : (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengapresiasi program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) Banyuwangi. Menurutnya Bunga Desa merupakan pelayanan publik yang sangat strategis dan melengkapi penerapan layanan secara digitalisasi.
"Saya mendengar dan tertarik dengan program Bunga Desa Banyuwangi. Karena itu saya ingin melihat secara langsung implementasinya di lapangan. Saya sangat mengapresiasi program ini," kata Najih, saat menyaksikan langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melaksanakan program Bunga Desa, di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Rabu (21/9/2022).
Tiap pekan, Bupati Ipuk turun ke
desa dalam program Bunga Desa untuk membereskan dan mengurai berbagai masalah
seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan sebagainya.
Dalam Bunga Desa itu terdiri atas
sejumlah agenda. Di antaranya meninjau langsung program-program yang
bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Mulai penanganan stunting, bedah
rumah, dan program rantang kasih. Berbagai layanan pemerintahan juga diusung ke
desa.
"Saat ini pelayanan publik
memang menerapkan digitalisasi. Namun tidak semua orang akrab dengan
digitalisasi. Inilah peran strategis Bunga Desa, menghadirkan langsung
pelayanan publik ke tengah masyarakat. Di sinilah bentuk negara hadir di tengah
masyarakat," tambah Najih.
Di Desa Kebonrejo, Najih turut mengikuti berbagai kegiatan Bunga Desa seperti pelayanan administrasi kependudukan, layanan perizinan, kesehatan, pendidikan UMKM, dan lainnya dipusatkan di RTH Sawunggaling, lokasinya berdekatan dengan kantor desa.
(Foto: humas/kab/bwi)
Selain itu, Najih juga mengunjungi
pelaksanaan pelatihan roaster kopi di SMP Satu Atap di Kawasan Perkebunan
Malangsari, dan melihat pelayanan jemput bola kesehatan yang dilakukan oleh
puskesmas setempat.
Di setiap program Bunga Desa,
berbagai jenis pelayanan publik dibawa ke desa tujuan. Mulai dari layanan
dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Kartu Anak dan lainnya. Layanan
perizinan UMKM, seperti pengurusan PIRT, NIB, dan lainnya. Layanan kesehatan
seperti pemeriksaan gratis, vaksinasi, serta layanan lainnya.
"Selain menghadirkan pelayanan
publik ke tengah masyarakat dengan Bunga Desa, di Banyuwangi juga ada yang
layanan publik yang mobile. Seperti pembuatan dokumen kependudukan untuk warrga
lanjut usia dan difabel dengan datang ke rumah. Program layanan jemput bola
seperti inilah yang harus digalakkan pemerintah daerah," jelas Najih.
Di Banyuwangi Najih juga
mengunjungi “Pasar Pelayanan Publik” di kompleks pasar tradisional Genteng
Wetan, yang merupakan sentra layanan di tengah pasar. "Jadi layanan publik
yang tersentralisasi ada, yang mobile dan jemput bola. Ini sangat luar biasa,
dan dan saya harap ini bisa terus dikembangkan," katanya.
Sementara Bupati Ipuk mengatakan,
pelayanan publik merupakan salah satu fokus program kerjanya. Harapan
masyarakat pada pemerintah sangat tinggi terkait pelayanan publik terutama
layanan dokumen administrasi kependudukan.
"Masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, dan gratis. Karena itu berbagai inovasi layanan publik terus kita galakkan," kata Ipuk.
(Foto: humas/kab/bwi)
Selain pelayanan offline yang bisa
dilaksanakan di 247 tempat pelayanan, yaitu di Mall Pelayanan Publik, dua pasar
pelayanan publik, gerai pelayanan untuk nelayan, 25 kantor kecamatan, dan 217
desa dan kelurahan melalui program Smart Kampung dan SIAK (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan), Banyuwangi juga memberikan kemudahan secara online.
Masyarakat juga bisa melalui
berbagai layanan seperti program Go On Document (Godoc) yang merupakan layanan
memudahkan para lansia dan difabel. Ada juga pelayanan online melalui Whatsapp.
"Warga juga bisa memanfaatkan
layanan kependudukan saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa),
pelayanan masyarakat di kawasan perkebunan dengan Camping Embun," kata
Ipuk.
"Layanan mobile seperti mobil keliling juga rutin kami siapkan melayani. Seperti mobil layanan kependudukan, layanan pertanian terpadu," jelas Ipuk. (humas/kab/bwi)
