1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id, Jakarta - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan berbasis digital mendapat pujian dari banyak pihak. Di antaranya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Penasehat Khusus Pres iden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ungkap Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan
saat memberikan sambutan pada penandatanganan Surat Keputusan Bersama
Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) di
Kabupaten/Kota melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).
Banyuwangi menjadi salah satu
daerah piloting nasional untuk penyelenggaraan perijinan named dan nakes lewat
MPPDN.
Dalam kesempatan tersebut hadir
sejumlah menteri dan kepala daerah. Di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Komunikasi dan
Digital Nezar Patria dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo
Budi.
“Sehingga kalau ini nanti
berhasil, yang di Banyuwangi, tentu ada kurangnya sana-sini, Januari tahun
depan, kita akan launching di seluruh Indonesia,” terang Luhut yang juga Ketua
Dewan Ekonomi Nasional itu.
Hal senada juga disampaikan oleh
Menteri Tito Karnavian. Digitalisasi yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi
dinilainya memiliki proyeksi yang selaras untuk menghadirkan pelayanan publik
yang berkualitas, terjangkau, dan efisien.
Di antaranya dengan menghadirkan
Mall Pelayanan Publik (MPP) pertama di Indonesia yang telah bertransformasi ke
arah digital. “(Mall Pelayanan Publik) di Banyuwangi merupakan salah satu yang
terbaik. Pelayanannya top,” terang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
itu.
Banyuwangi merupakan pionir
transformasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan dan juga menjadi percontohan
dalam digitalisasi pelayanan melalui MPP Digital.
Pionir dalam memelopori MPP
Digital, pemerintah pusat telah menjadikan Banyuwangi pilot project MPP Digital
Nasional. MPPDN ini antara lain menyediakan layanan administrasiþ kependudukan
dan layanan perijinan kesehatan.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan
terimakasih atas apresiasi tersebut. “Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut
semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang
berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan daerah,” tegasnya.
Terkait dengan digitalisasi
perizinan praktik untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dicanangkan
secara nasional itu pun, Ipuk berkomitmen untuk turut menyukseskannya. “Ini
tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini dapat mengurus
perizinan dengan mudah dan cepat,” ungkapnya.
Saat ini ada 199 Kabupaten/Kota
yang menjadi piloting sistem perizinan nakes dan named digital tersebut. Daerah
tersebut sebelumnya telah memiliki MPP Digital.
“Kita bersyukur segenap stakeholder di Banyuwangi telah berjerih payah mewujudkan infrastruktur digital ini. Sehingga kita bisa menjadi yang terdepan dalam menyongsong program digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” pungkas Ipuk. (humas/kab/bwi)
