Jalan Rusak, Bukti Lemahnya Kepekaan Pemkab BanyuwangiOpini

Jalan Rusak, Bukti Lemahnya Kepekaan Pemkab Banyuwangi

(Foto: Dok/Facebook/Ridwan Abdi)

KabarBanyuwangi.co.id -  Beberapa hari belakangan, saya mengamati salah satu platfom media sosial yaitu Facebook. Kontennya tak begitu menarik memang, karena isu sosial politik yang hanya itu-itu saja nampak di beranda.

Namun, ada yang mengusik perhatian dari status seorang teman yang menampilkan fenomena kerusakan jalan di desa, terlebih jalan tersebut merupakan akses utama menuju tempat wisata.

Status itupun lekas menuai komentar beragam dari masyarakat dunia maya. Sebagian ada yang menyuarakan kekesalan, hingga umpatan yang menyalahkan pemerintah daerah setempat yang dianggap kurang perhatian. Sebagian ada pula yang cukup bertanya dengan sedikit tak acuh.

Baca Juga :

Fenomena kerusakan jalan di beberapa titik Desa Sarongan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur itu sebenarnya bukanlah hal baru. Sejatinya jalan tersebut merupakan akses utama menuju berbagai tempat wisata seperti, Pantai Rajegwesi, Pantai Teluk Hijau, Pantai Mbaduk, dan beberapa lainnya.

Akses jalan tersebut tentu sangat penting bagi masyarakat setempat karena penuntun bagi arus wisatawan. Kalau jalannya baik, wisatawanpun akan nyaman dan perjalanan tidak membosankan. Selain itu, jalan ini juga diandalkan sebagai akses utama perekonomian bagi masyarakat setempat.

Melihat kondisi kerusakan jalan yang terus berulang seperti ini, rasanya tak elok jika sampai harus mengumpat dan hanya menyalahkan pemerintah daerah setempat. Namun, kritikan yang membangun tetap perlu disampaikan, agar pembenahan tak sekedar jadi wacana.

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainya, sedangkan jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangya kegiatan ekonomi dan sosial, dan bisa saja dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pemkab Banyuwangi Tak Perhatian?

Setelah momentum suksesi Pemilukada Serentak tahun 2020 berlangsung dengan lancar dan hikmat ditengah pandemi, suka cita pun dirasakan oleh masyarakat pendukung calon pemenang, terlebih lagi oleh sang pasangan calon kepala daerah pemenang. Nampaknya rasa bahagia itulah yang sedang menyelimuti sosok Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Pasalnya istri Bupati Banyuwangi dua periode itu telah dinyatakan menang meraih suara terbanyak dalam pemilu kemarin melalui hitung cepat. Ipuk dipastikan akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Kabupaten Banyuwangi dari suaminya, selama lima tahun kedepan.

Pekerjaan rumah tentu tidaklah sedikit, masih banyak desa yang masih kurang sentuhan pembangunan, karenanya sangat dibutuhkan perhatian dan kepekaan yang lebih besar dari pemimpin terpilih kedepan. Tak dipungkiri memang dibawah tangan dingin Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi telah menjelma bak surga wisata di ujung timur pulau Jawa.

Pesona objek wisata yang indah menjadi nilai tambah untuk mengangkat nama Banyuwangi dikancah pariwisata internasional. Namun, sayangnya pandangan mata Bupati Abdullah Azwar Anas masih kerap luput, beberapa desa disudut-sudut Kabupaten Banyuwangi masih terus dihantui momok keprihatinan seperti kerusakan jalan dan minimnya penerangan jalan.

Alangkah bijak dan bajiknya, jika sebelum Bupati Abdullah Azwar Anas selesai dengan masa jabatannya menyempatkan diri tinjau lapangan, melihat situasi kondisi masyarakat dan realitas pembangunan di wilayah yang selamaini dipimpin.

Semisal berkunjung ke desa Sarongan-Kandangan, untuk menyaksikan langsung bagaimana rusaknya jalan utama desa yang juga menjadi satu-satunya akses menuju kawasan wisata.

Bukan bermaksud buruk, hanya saja para pemimpin daerah seringkali dininabobokan oleh laporan-laporan fiktif bernuansa “Asal Bapak Senang” dari jajaran dinas di bawahnya sehingga menimbulkan kesan abai dimata masyarakat yang tidak merasakan dampak pembangunan.

Selain Wisata, Prasarana Justru Utama

Begitu banyaknya hal menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan di Kabupaten Banyuwangi. Tak terkecuali di desa Sarongan-Kandangan tadi, yang menawarkan pesona keindahan pantai dan bentangan alam yang menakjubkan.

Akan tetapi, wisata yang baik dan menarik perlu dibarengi dengan fasilitas sarana dan prasarana umum yang juga baik pula, misalnya jalan yang mulus, jaminan keamanan, penerangan jalan baik, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti penginapan dan pusat perbelanjaan.

Tentu hal-hal seperti inilah yang mestinya harus ikut dipercepat pembangunannya seiring dengan derajat promosi objek wisata agar harapan peningkatan perekonomian daerah dan warga bisa nyata terwujud.

Namun, melihat kondisi jalan desa yang rusak di sana-sini, terlebih akses menuju objek wisatanya sangatlah disayangkan.Padahal dari dulu para pemerintah itu sendiri sejak masa kampanye pemilihanlah yang kerap mengumbar janji kepada masyarakat calon pemilihnya:

“Kami akan hadirkan pembangunan di wilayah ini, sebab kalau jalan mulus ekonomi pasti bagus”, dan hampir setiap musim suksesi kepemimpinan disegala lapisan, dari RT sampai presiden, dari eksekutif hingga legislatif, janji begini seakan sudah menjadi template yang diulang-ulang meski terdengar begitu menjemukan. 

Penting diketahui, wewenang penyelenggaraan perbaikan jalan di pedesaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah, hal itu teramat jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan pada pasal 57.

Ayat 1 menjelaskan Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kemudian ayat 2 Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

Selanjutnya ayat 3 Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. 

Pada ayat ke 4 meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional, dan pada pasal 5 meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 

Selayaknya pemerintah kabupaten Banyuwangi lebih cepat tanggap, terutama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan di daerahnya. Terlebih seorang pemimpin semestinya tak hanya menunjukkan perhatian saat musim pilkada atau karena agenda tertentu saja, melainkan di setiap saat sejak bangun dari tidur, bahkan hingga di alam mimpinya.

Telah menjadi amanah bagi seorang pemimpin mengkondisikan rakyatnya dapat hidup sejahtera dan makmur. Pertanyaannya, akankah jalan-jalan desa di Banyuwangi di kepemimpinan baru kelak akan lekas disulap berlapis permadani surgawi, atau malah sekedar menambal sulam pekerjaan pemimpin sebelumnya? Mari kita uji.


(Penulis: Dwi Purnomo, Koordinator Mahasiswa Buddha Banyuwangi)