Baca Juga :

• Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Soroti Capaian PAD Eksekutif
• Lima Strategi Bupati Ipuk untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dalam RPJMD
• Selama 49 Tahun Jualan Sego Cawuk, Mak Mantih Belum Siapkan Pengganti
• Merawat Naskah Kuno dan Tradisi Pelantunan Tembang di Banyuwangi
• Pelatihan Penari Khusus Paju Gandrung, Menjaga Eksistensi Penari Laki-laki

Terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi, Ipuk menjelaskan, capaian PAD tahun 2020 sebesar 85,41 persen  mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun berdasarkan Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK), Kabupaten Banyuwangi memperoleh indeks sebesar 77,40 persen di sektor optimalisasi pajak daerah, yang mana indeks tersebut berada di atas rata rata indeks nasional maupun Provinsi Jawa Timur yang masing masing sebesar 47,6 persen dan 55,2 persen.

Terkait fundamental ekonomi Banyuwangi rapuh terkena imbas pandemi, eksekutif tidak sependapat. Sebab, kata Ipuk, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi selama lima tahun berturut turut sejak tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan yang paling kokoh dibanding kabupaten sekitar. Rata rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi sebesar 5,65 persen.

"Eksekutif berkomitmen akan terus melakukan upaya-upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, melalui pengembangan berbagai inovasi yang telah berjalan baik selama ini. Dalam hal orientasi belanja, eksekutif berkomitmen untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku," ujar Ipuk.

Terkait realisasi pendapatan dari retribusi yang terealisasi senilai 45,6 miliar dari pagu anggaran 69,3 miliar atau sebesar 65,76 persen, masih kata Ipuk, pendapatan retribusi yang masih belum mencapai target adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 25,95 persen dan retribusi umum jasa pelayanan kesehatan sebesar 36,64 persen.

"Kondisi ini disebabkan pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 mengharuskan eksekutif melakukan kebijakan-kebijakan yang mampu menghambat laju penyebaran Covid-19, diantaranya dengan memberlakukan penutupan dan pembatasan jam operasional tempat umum, obyek-obyek wisata dan sarana olahraga. Kondisi ini tentunya sangat berdampak pada perolehan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Menanggapi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mengalami kenaikan sebesar 310,5 miliar, kata Ipuk, dalam beberapa program kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh SKPD, namun mengalami hambatan dalam hal pelaksanannya dikarenakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 tahun 2020 serta upaya efisiensi dalam pelaksanaannya.

Eksekutif juga sependapat dengan masukan dari fraksi terkait pemanfaatan dana SILPA yang difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya melalui UMKM, yang diarahkan untuk mengembangkan produk, diversifikasi produk, standarisasi dan sertifikasi produk, hingga penggunaan aplikasi teknokogi supaya produk UMKM bisa masuk ekosistem digital," terangnya.

"Selain itu kami berkomitmen terus melakukan peningkatan serta pembaharum sistem secara berkala dalam rangka optimalisasi peringkatan PAD," imbuhnya. (fat)