Baca Juga :

• Banyuwangi Festival 2022 Siap Diluncurkan, Jadi Sarana Pemulihan Ekonomi
• Suka Chinese Food? Wajib Coba Menu Ini Saat Perayaan Imlek di Banyuwangi
• DPRD Tuding Eksekutif Lamban Tangani Klinik Rapid Test Diduga Tak Berizin
• DPRD Geram Gerai Rapid Test Diduga Tak Berizin di Banyuwangi Masih Marak
• Stabilisasi Minyak Goreng Satu Harga, Operasi Pasar Digelar di Banyuwangi

Dalam kepengurusannya, setiap HGU memiliki perbedaan atau bisa jadi ada bentuk kesamaan. Baik itu lama penguasaan lahan maupun luasan lahan yang bisa dikelola. "Untuk HGU berlaku selama 25 tahun dan bisa diperpanjang lagi apabila masanya habis," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi, Budiono menerangkan, suatu perusahaan yang hendak mengelola lahan milik negara harus memiliki HGU lebih dulu. Tentunya sebelum perusahaan itu berdiri atau menempati lahan Negara.

"Pastinya seluruh perkebunan sudah memiliki HGU resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN)," tegasnya.

Kepala BPN Banyuwangi, Budiono. (Foto: Istimewa)

Menurutnya, sebuah perusahaan perkebunan tentunya tidak akan berani menempati lahan negara tanpa izin. Karena apabila menyalahi aturan dengan menguasai lahan negara, maka akan dikenakan pidana.

"Tentunya setiap perkebunan memiliki HGU dengan luasan lahan sesuai ukurannya masing-masing, sesuai luasan lahan yang sudah tercantum terang pada HGU mereka," terangnya.

Budiono menerangkan, untuk mendapatkan HGU sendiri, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama adalah menentukan lokasi lahan disambung dengan pengurusan izin lokasi, setelah itu melakukan pembebasan lahan dengan catatan jika ada masyarakat harus melakukan ganti rugi.

"Setelah selesai, maka persyaratan tersebut bisa dimohonkan kepada BPN setempat, dengan memenuhi beberapa syarat berupa amdal, status perpajakan diselesaikan atau dibayar dan kembali dilaporkan kepada BPN setempat," paparnya.

Jika dokumennya sudah lengkap, maka BPN akan membentuk panitia yang terdiri dari pemerintah daerah dan otoritas pertanahan nasional yang bertugas melakukan pengecekan lapangan, tapal batas hingga memeriksa berkas.

Selain itu, jika berkas lengkap, maka panitia mengeluarkan risalah yang kemudian akan dibawa ke kantor wilayah (kanwil) BPN untuk proses penerbitan fatwa risalah tersebut. Risalah ini, nantinya menjadi syarat pengajuan HGU kepada Menteri ATR.

"Setelah dinyatakan lengkap oleh menteri, maka dikeluarkan SK HGU. SK HGU dibawa lagi kantor kabupaten, baru disertifikat. Jadi yang mengeluarkan kepala kantor berdasarkan SK Menteri ATR," jelasnya.

Salah satu perkebunan di Kabupaten Banyuwangi. (Foto: Istimewa)

Budiono menambahkan, jika memang dikemudian hari HGU dipersoalkan oleh masyarakat. Maka, masyarakat harus memahami terlebih dahulu apa dasar dalam menyoal HGU tersebut.

Dikarenakan, tentunya dalam penerbitan HGU sudah melalui prosedur yang benar. Sehingga, jika memiliki dasar yang kuat diperbolehkan untuk mengajukan gugatan atau menguji keabsahannya di Pengadilan.

"Pemerintah tentunya tidak main-main dalam penerbitan HGU ataupun sertifikat, makanya ketika ada permasalah harus disikapi dengan bijak," pungkasnya. (fat)